Menang Hingga Kasasi MA, Kuasa Hukum Hafis Alfarisyi Kawal Eksekusi Tanah di Agam

Menang Hingga Kasasi MA, Kuasa Hukum Hafis Alfarisyi Kawal Eksekusi Tanah di Agam

AGAM,Infosumbar24.com |Pengadilan Negeri (PN) Bukittinggi melaksanakan eksekusi riil terhadap objek sengketa tanah dan bangunan seluas 143 meter persegi di Jorong Surau Kamba, Nagari Ampang Gadang, Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam, Selasa (3/11/2026).

Eksekusi tersebut merupakan tindak lanjut putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) setelah melalui proses peradilan mulai dari tingkat Pengadilan Negeri Bukittinggi, Pengadilan Tinggi Padang hingga Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pelaksanaan eksekusi ini sekaligus menjadi tahapan akhir dari rangkaian panjang perjuangan hukum para pemohon untuk memperoleh kepastian dan realisasi hak sebagaimana diputuskan pengadilan.

Kuasa Hukum Para Pemohon Eksekusi, Hafis Alfarisyi, S.H., dari Unity Law Office, menyampaikan apresiasi kepada Pengadilan Negeri Bukittinggi dan aparat kepolisian yang telah mendukung kelancaran pelaksanaan eksekusi.

Menurut Hafis, pengamanan kepolisian memiliki peran penting untuk memastikan proses pelaksanaan putusan pengadilan berlangsung aman, tertib, dan sesuai ketentuan hukum.

“Kami menyampaikan apresiasi kepada aparat kepolisian yang telah membantu pengamanan pelaksanaan eksekusi. Dukungan tersebut sangat berarti sehingga proses eksekusi dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan,” ujar Hafis.

Tiga Tingkat Peradilan, Perkara Berujung Eksekusi

Hafis menjelaskan, perkara tersebut bukanlah sengketa yang penyelesaiannya berlangsung singkat. Para pihak telah melewati rangkaian proses hukum di tiga tingkat peradilan.

Pada tingkat pertama, perkara diperiksa dan diputus PN Bukittinggi melalui Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Bkt tertanggal 3 Juli 2024.

Selanjutnya, perkara berlanjut ke tingkat banding dan diputus Pengadilan Tinggi Padang melalui Putusan Nomor 148/PDT/2024/PT PDG tertanggal 26 September 2024.

Proses hukum kemudian berlanjut ke Mahkamah Agung RI melalui pemeriksaan kasasi yang diputus berdasarkan Putusan Nomor 1305 K/Pdt/2025 tertanggal 24 Maret 2025.

Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, para pemohon melalui kuasa hukumnya mengajukan pelaksanaan eksekusi kepada PN Bukittinggi. Proses tersebut tercatat dalam Perkara Eksekusi Nomor 3/Pdt.Eks/2026/PN Bkt.

“Perkara ini telah melewati proses hukum yang cukup panjang, mulai dari pengadilan tingkat pertama, banding, hingga kasasi di Mahkamah Agung. Karena itu, pelaksanaan eksekusi merupakan tahapan penting bagi klien kami untuk memperoleh realisasi hak-hak yang telah diperjuangkan melalui jalur hukum,” jelasnya.

Pengadilan Telah Lalui Tahapan Eksekusi

Sebelum eksekusi dilaksanakan pada 3 November 2026, PN Bukittinggi telah melakukan sejumlah tahapan persiapan sesuai prosedur hukum.

Di antaranya pencocokan objek sengketa atau constatering serta sita eksekusi pada 3 September 2026.

Pihak pemohon melalui kuasa hukumnya juga telah menyampaikan peringatan terakhir kepada pihak termohon eksekusi pada 16 September 2026 agar melakukan pengosongan objek secara sukarela.

Selanjutnya, melalui surat tertanggal 27 Oktober 2026, Ketua PN Bukittinggi secara resmi memberitahukan jadwal pelaksanaan eksekusi pada Selasa, 3 November 2026, mulai pukul 09.00 WIB.

Objek yang dieksekusi berupa tanah beserta bangunan di atasnya dengan luas 143 meter persegi, berlokasi di Jorong Surau Kamba, Nagari Ampang Gadang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam.

Kepastian Hukum Tidak Boleh Berhenti di Atas Kertas

Hafis menegaskan, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak semestinya hanya menjadi dokumen hukum tanpa realisasi.

Menurutnya, esensi penegakan hukum perdata tidak berhenti pada pembacaan putusan, tetapi juga terletak pada pelaksanaan amar putusan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

“Kepastian hukum tidak cukup hanya diwujudkan melalui putusan pengadilan. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan memenuhi syarat untuk dieksekusi harus dapat dilaksanakan agar hak pihak yang telah menempuh proses hukum memperoleh perlindungan secara nyata,” tegasnya.

Ia juga mengapresiasi jajaran PN Bukittinggi yang telah menjalankan tahapan eksekusi sesuai kewenangannya, serta aparat kepolisian yang memberikan dukungan pengamanan.

Sinergi antarlembaga tersebut, menurutnya, menjadi bagian penting dalam memastikan kewibawaan putusan pengadilan tetap terjaga.

Menghormati Putusan Pengadilan

Lebih lanjut, Hafis berharap pelaksanaan eksekusi ini menjadi pengingat bagi seluruh pihak mengenai pentingnya menghormati dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Baginya, masyarakat yang menempuh jalur hukum tentu mengharapkan lebih dari sekadar kemenangan dalam persidangan. Mereka juga membutuhkan kepastian bahwa putusan tersebut dapat diwujudkan melalui mekanisme hukum yang tersedia.

“Harapan setiap pencari keadilan bukan sekadar memperoleh putusan di atas kertas. Putusan tersebut harus memberikan manfaat dan kepastian hukum secara nyata. Pelaksanaan eksekusi ini merupakan salah satu wujud dari tujuan tersebut,” tutup Hafis.

Dengan terlaksananya eksekusi pada 3 November 2026, perkara perdata tersebut kini telah memasuki tahap realisasi putusan melalui mekanisme eksekusi pengadilan.

Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap bukan sekadar kemenangan di ruang sidang, tetapi harus dihormati dan dilaksanakan sesuai ketentuan hukum.

(imanchaniago)

You cannot copy content of this page