Menang Hingga MA, Kini Diseret ke Pidana: Aroma “Balas Dendam Hukum” Menguat dalam Sengketa Rp4,7 Miliar
Bukittinggi,Infosumbar24.com |Apa arti kemenangan di pengadilan jika pada akhirnya tetap harus menghadapi serangan baru?
Pertanyaan ini mengemuka dalam sengketa Rp4,7 miliar di Bukittinggi, ketika pihak yang telah menang hingga Mahkamah Agung Zul Andri, justru kini terseret ke laporan pidana.
Langkah ini datang dari Aldian Riyadi pihak yang sebelumnya kalah dalam seluruh tahapan peradilan.
Tidak hanya mengajukan Peninjauan Kembali (PK), tetapi juga melaporkan dugaan pemalsuan surat ke Polda Sumatera Barat.
Situasi ini memunculkan kesan yang sulit diabaikan, ketika jalur perdata tidak lagi memberikan hasil maka jalur pidana mulai dimainkan.
Dari Kekalahan ke Serangan Balik
Putusan pengadilan yang berlapis, dari tingkat pertama hingga kasasi bukanlah proses singkat sebab seluruhnya melibatkan pemeriksaan alat bukti, argumentasi hukum, dan penilaian hakim.
Namun fakta bahwa tuduhan pemalsuan baru muncul setelah kekalahan terjadi menimbulkan kecurigaan serius apakah ini benar murni penegakan hukum, atau bentuk perlawanan dengan pola berbeda?
Jika dugaan pemalsuan memang kuat mengapa tidak diuji sejak awal? Mengapa menunggu hingga seluruh proses selesai dan hasilnya tidak menguntungkan?
Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi titik krusial yang sulit dijawab secara sederhana.
Ketika Pemenang Dipaksa Bertahan
Dalam logika keadilan, pihak yang menang seharusnya memperoleh kepastian hukum. Namun dalam kasus ini, posisi itu justru terbalik.
Zul Andri, yang telah melewati proses panjang dan dinyatakan menang, kini berada dalam posisi defensif dipaksa membela diri dari tuduhan pidana atas hal yang sebelumnya telah diuji di pengadilan.
Kondisi ini memperlihatkan gambaran yang lebih luas dimana kemenangan hukum bisa menjadi rapuh ketika masih dapat diganggu melalui jalur lain.
Dugaan “Kriminalisasi Pasca Putusan”
Sejumlah kalangan mulai menyebut fenomena ini sebagai bentuk kriminalisasi pasca putusan.
ketika pihak yang kalah mencoba membangun tekanan baru dengan mempersoalkan kembali alat bukti yang telah dinilai sah.
Jika pola ini terus terjadi, maka tidak ada lagi finalitas dalam putusan pengadilan. Setiap kekalahan bisa bertransformasi menjadi perkara baru dengan wajah pidana.
Lebih jauh, hal ini berpotensi membuka ruang penyalahgunaan hukum sebagai alat negosiasi atau tekanan.
PK dan Pidana jadi kombinasi yang Menggoyang Kepastian Hukum.
Pengajuan PK memang sah secara hukum namun ketika dibarengi dengan laporan pidana terhadap objek yang sama, muncul kesan adanya strategi berlapis.
Bukan hanya membatalkan putusan, tetapi juga menciptakan tekanan psikologis dan hukum terhadap pihak lawan.
Di titik ini, batas antara “mencari keadilan” dan “menggiring keadaan” menjadi kabur.
Ujian Nyata bagi Aparat
Kasus ini kini bukan lagi sekadar sengketa dua pihak, melainkan ujian bagi sistem hukum itu sendiri.
Apakah aparat penegak hukum akan mampu memilah antara laporan yang berbasis fakta dan laporan yang berpotensi menjadi alat tekanan?
Ataukah justru sistem akan membiarkan pihak yang telah menang tetap berada dalam bayang-bayang ketidakpastian?
Ketika Hukum Bisa Dibalik
Yang paling mengkhawatirkan adalah preseden yang mungkin lahir bahwa kekalahan bukan akhir, melainkan awal dari strategi baru untuk menyerang balik.
Dan dalam kondisi seperti ini, pihak yang seharusnya dilindungi oleh putusan hukum justru bisa menjadi pihak yang paling tertekan.
Jika benar demikian, maka yang terancam bukan hanya satu pihak melainkan kepercayaan publik terhadap makna keadilan itu sendiri.(I*)
