Sri Sultan Hamengku Buwono X: Ketika Republik Tak Boleh Padam, PDRI, Semangat Bukittinggi dan Nasionalisme Sebagai Visi Kebangsaan
Sri Sultan Hamengku Buwono X: Ketika Republik Tak Boleh Padam, PDRI, Semangat Bukittinggi dan Nasionalisme Sebagai Visi Kebangsaan
Bukittinggi,Infosumbar24.com | Dukungan terhadap penetapan Bukittinggi sebagai Kota Perjuangan kembali mengalir dari berbagai tokoh nasional. Kali ini datang dari Sri Sultan Hamengku Buwono X, yang menegaskan bahwa sejarah perjuangan bangsa Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peran strategis Bukittinggi dalam menjaga keberlangsungan Republik saat masa-masa paling kritis.
Pesan tersebut disampaikan melalui sambutan tertulis yang dibacakan Kepala Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta pada Seminar Nasional Bukittinggi Kota Perjuangan yang digelar di Balairung Rumah Dinas Wali Kota Bukittinggi, Kamis (18/6/2026).
Dalam tulisannya, Sri Sultan mengawali refleksi sejarah dengan mengaitkan momentum peringatan 100 tahun Jam Gadang sebagai pengingat perjalanan panjang bangsa.
“Satu abad Jam Gadang, satu abad ingatan, seratus tahun lalu sebuah menara jam dibangun di jantung kota ini.
Ia bukan sekadar penanda waktu, melainkan saksi sejarah yang menyimpan memori kolektif tentang bagaimana sebuah bangsa pernah berada di ambang kehancuran, namun kembali bangkit dan menyala,” tulisnya.
Menurut Sultan, Jam Gadang tidak hanya layak dipandang sebagai ikon wisata atau bangunan bersejarah, lebih dari itu, monumen tersebut menjadi simbol ketahanan bangsa ketika Republik Indonesia menghadapi ancaman eksistensial pada akhir 1948.
“Saya tidak ingin berbicara tentang Jam Gadang sebagai monumen wisata. Saya ingin mengajak kita kembali pada saat jarum jam itu berdetak di tengah kota yang terkepung, ketika pemerintahan Republik Indonesia tetap berdenyut dari Bukittinggi,” ungkapnya.
Tema seminar, “Ketika Republik Tak Boleh Padam”, dinilai Sultan sebagai gambaran nyata dari situasi yang terjadi pada 19 Desember 1948. Saat itu, Belanda melancarkan Agresi Militer II dengan menyerang Yogyakarta yang kala itu menjadi ibu kota Republik Indonesia.
Ketika pusat pemerintahan di Yogyakarta jatuh dan para pemimpin nasional ditawan, Republik tidak berhenti.
Dari Sumatera, khususnya Bukittinggi, nyala pemerintahan Indonesia tetap dipertahankan melalui berdirinya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia.
Mengutip pemikiran Benedict Anderson dalam karya Imagined Communities, Sultan menjelaskan bahwa bangsa merupakan komunitas yang dibayangkan bersama.
Namun dalam kondisi krisis, gagasan kebangsaan tidak cukup hanya dibayangkan, melainkan harus diwujudkan melalui tindakan nyata.
“PDRI adalah bukti paling kuat bahwa imajinasi kebangsaan Indonesia bukan sekadar konsep. Ia adalah kenyataan yang diperjuangkan dengan keberanian, pengorbanan, dan keyakinan bahwa Republik harus tetap hidup,” tegasnya.
Sultan kemudian mengingatkan kembali kronologi sejarah yang menjadi titik balik perjuangan bangsa. Pada pukul 05.30 WIB, 19 Desember 1948, pasukan Belanda melancarkan serangan mendadak ke Yogyakarta yang diawali dengan pendudukan Lapangan Udara Maguwo. Bahkan, pembatalan sepihak terhadap Perjanjian Renville baru diumumkan beberapa jam sebelumnya, tepatnya pukul 23.30 WIB pada malam sebelumnya.
Namun sejarah mencatat, ketika Yogyakarta jatuh, Bukittinggi berdiri.
Dari kota yang berada di jantung Sumatera Barat itu, roda pemerintahan darurat dijalankan, komunikasi diplomatik terus dilakukan, dan eksistensi Republik Indonesia berhasil dipertahankan di mata dunia internasional. Bukittinggi tidak hanya menjadi tempat berlindung, tetapi menjelma menjadi pusat ketahanan negara.
Pernyataan Sri Sultan Hamengku Buwono X semakin memperkuat argumentasi historis bahwa Bukittinggi memiliki posisi yang unik dalam perjalanan bangsa.
Kota ini bukan sekadar saksi perjuangan, melainkan ruang tempat Republik mempertahankan napasnya ketika ancaman pembubaran negara berada di depan mata.
Momentum peringatan 100 Tahun Jam Gadang pun menjadi kesempatan untuk menegaskan kembali identitas Bukittinggi sebagai Kota Perjuangan, sebuah kota yang dalam salah satu fase paling genting sejarah Indonesia telah membuktikan bahwa ketika Republik tidak boleh padam, Bukittinggi hadir menjaga nyalanya tetap hidup.
