Bukittinggi Resmi Canangkan Sensus Ekonomi 2026, Warga Diminta Berikan Data Akurat
Bukittinggi,Infosumbar24.com | Pemerintah Kota Bukittinggi resmi mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang digelar oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Senin (15/6/2026).
Pencanangan yang berlangsung di halaman Kantor BPS Kota Bukittinggi itu menjadi penanda dimulainya pendataan ekonomi terbesar di Indonesia yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali.
Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias SH, menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 memiliki peran strategis sebagai fondasi penyusunan kebijakan pembangunan dan ekonomi yang lebih tepat sasaran.
Menurutnya, kualitas data yang dihimpun akan sangat menentukan efektivitas berbagai program pemerintah di masa mendatang.
“Data yang akurat menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan, mulai dari pengendalian inflasi, penyusunan program bantuan sosial hingga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Karena itu, masyarakat diharapkan memberikan informasi yang benar dan lengkap kepada petugas sensus,” ujar Ramlan.
Ia juga menekankan bahwa Sensus Ekonomi bukanlah kegiatan pendataan untuk kepentingan perpajakan. Sebaliknya, sensus ini bertujuan memotret kondisi riil aktivitas ekonomi masyarakat guna mendukung perencanaan pembangunan yang lebih terarah dan berkelanjutan.
Pemerintah Kota Bukittinggi, lanjutnya, siap memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sensus melalui berbagai upaya sosialisasi agar masyarakat memahami pentingnya pendataan tersebut dan berpartisipasi secara aktif.
Pendataan lapangan Sensus Ekonomi 2026 akan berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Petugas sensus akan mendatangi rumah tangga dan pelaku usaha secara langsung dari pintu ke pintu (door to door).
Masyarakat diimbau untuk memastikan petugas yang datang membawa tanda pengenal resmi serta atribut Sensus Ekonomi 2026.
Dengan dukungan masyarakat dan kualitas data yang dihasilkan, Sensus Ekonomi 2026 diharapkan mampu menjadi peta komprehensif kondisi ekonomi Bukittinggi sekaligus menjadi landasan kuat bagi perumusan kebijakan yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
