Muhammadiyah Bukittinggi Gelar Sekolah Riset dan Advokasi: Perkuat Kapasitas Kader Hadapi Isu Publik dan Ekologis.
Bukittinggi – Info Sumbar 24 |Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bukittinggi bersama Center of Economic and Law Studies (CELIOS) sukses menyelenggarakan Sekolah Riset dan Advokasi pada Jumat–Ahad, 29–31 Agustus 2025, di Hotel Monopoli, Bukittinggi. Program intensif ini diikuti oleh delegasi LHKP Pimpinan Daerah Muhammadiyah se-Sumatera Barat, serta melibatkan kader muda, aktivis masyarakat sipil, hingga pemerhati lingkungan.
Untuk Kota Bukittinggi, kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ketua LHKP PDM Bukittinggi, Ustadz H. Masdiwar, S.Pd.I, didampingi Sekretaris Dr. Ahmad Hamidi, MA, serta anggota Syafrianto, M.Ag dan Amra Wandri, MH. Kehadiran jajaran pimpinan tersebut menunjukkan komitmen kuat Muhammadiyah Bukittinggi dalam mendorong tradisi riset berbasis data dan advokasi publik yang berkeadilan.
Sekolah ini hadir di tengah maraknya proyek pembangunan besar di Sumatera Barat—seperti pengembangan geotermal di Bonjol Pasaman, pembangunan PLTS di Danau Singkarak, hingga persoalan lingkungan lain yang kompleks. Menurut Sekretaris LHKP PDM Bukittinggi, Dr. Ahmad Hamidi, MA, program ini merupakan langkah awal dari LHKP PP Muhammadiyah dalam memperkuat kapasitas kader menghadapi kebijakan publik yang kerap berdampak langsung pada masyarakat.
> “Kegiatan ini diharapkan berlanjut secara berkesinambungan, karena tradisi riset yang kuat dan tajam menjadi fondasi penting untuk melakukan advokasi kebijakan publik yang berpihak pada masyarakat luas. Muhammadiyah perlu hadir dengan data, analisis, dan strategi yang terukur agar bisa membela kepentingan mereka yang terdampak pembangunan, terutama kelompok rentan dan terpinggirkan,” ungkap Hamidi.
Materi yang diberikan mencakup analisis struktur kuasa dalam pengelolaan sumber daya alam, metode riset partisipatif, analisis ekonomi-politik, hingga strategi advokasi berbasis komunitas. Para fasilitator dari CELIOS menghadirkan pendekatan akademis sekaligus praktis, menggabungkan perspektif ilmiah dengan pengalaman advokasi lapangan.
Metode pelatihan pun dirancang partisipatif: diskusi interaktif, kerja kelompok, studi kasus, dan simulasi advokasi berbasis data. Salah satu hasil yang ditargetkan adalah kemampuan peserta menyusun kerangka riset yang relevan dengan isu lokal sekaligus merancang strategi pendampingan masyarakat terdampak.
Sebagai tindak lanjut, para peserta akan mengembangkan proyek riset di daerah masing-masing. Riset ini diharapkan menghasilkan peta masalah, basis data, dan temuan ilmiah yang dapat memperkuat posisi Muhammadiyah dalam advokasi kebijakan publik yang progresif dan berlandaskan nilai-nilai Islam berkemajuan.
Program ini bukan sekadar pelatihan sesaat, melainkan bagian dari gerakan dakwah berkemajuan Muhammadiyah: membela kepentingan masyarakat lemah dengan basis keilmuan yang objektif, etis, dan berdampak nyata. Dengan lahirnya kader-kader advokat kebijakan yang berintegritas, Muhammadiyah Bukittinggi menegaskan peran strategisnya dalam mengawal kebijakan publik sekaligus memperjuangkan keadilan ekologis di Sumatera Barat.
